Peningkatan Digitalisasi untuk Pelayanan Publik
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Nana Supiana, menekankan pentingnya digitalisasi pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, penggunaan teknologi dalam layanan pemerintahan dapat mempercepat akselerasi kesejahteraan masyarakat.
“Digitalisasi layanan publik dapat meningkatkan akselerasi kesejahteraan masyarakat,” ujar Nana Supiana dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Banten, yang digelar di Aula Diskominfo SP, KP3B, Palima, Curug, Kota Serang, Selasa (18/2/2025).
Digitalisasi Pemerintahan di Banten
Menurut Nana, dari segi teknologi informasi, Provinsi Banten sudah berada dalam kondisi yang baik. Namun, ia menekankan bahwa pelayanan digital harus ditingkatkan agar tidak hanya berfokus pada konsolidasi internal, tetapi juga mengutamakan manfaat bagi masyarakat.
“Digitalisasi government kita sudah baik, namun sekarang harus ditingkatkan pelayanannya. Tidak hanya bersifat konsolidasi di internal, tapi lebih ditingkatkan ke manfaat yang langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih luas, berbagai ongkos dan biaya pelayanan dapat dipangkas, sehingga masyarakat memperoleh layanan dengan biaya lebih rendah.
Pembangunan Command Center
Untuk memperkuat layanan digital, Nana mendorong pembangunan command center yang terkoneksi dengan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Command center ini bertujuan untuk:
- Mempermudah pelayanan publik secara daring dan terintegrasi.
- Memantau pelaksanaan pelayanan publik agar lebih efisien.
“Kita bisa melakukan kerja-kerja yang efisien menggunakan teknologi informasi. Pemanfaatannya tidak hanya dalam satu data di Pemprov, tetapi harus memastikan layanan ini langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Penguatan Data Center dan Keamanan Informasi
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Muhammad Faisal, mengingatkan bahwa digitalisasi pemerintahan harus disertai dengan penguatan data center dan keamanan informasi. Selain itu, akses informasi bagi masyarakat harus lebih terbuka dan terjangkau.
“Diskominfo SP harus memikirkan bagaimana supaya masyarakat mendapatkan informasi yang baik, benar, dan aksesnya terjangkau,” ujar Faisal.
Ia juga menyoroti pentingnya literasi digital untuk menangkal penyebaran hoaks. Diskominfo SP diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyediakan informasi yang akurat dan membangun keterbukaan informasi publik.
“Pastikan seluruh masyarakat memahami keterbukaan informasi dan bisa mengakses setiap informasi publik,” tambahnya.
Program Prioritas Tahun 2026
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo SP, Nana Suryana, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, program prioritas yang akan dijalankan meliputi:
- Optimalisasi pengelolaan informasi dan komunikasi, dengan target menjadikan Diskominfo SP sebagai badan publik informatif.
- Tata kelola Satu Data Indonesia, dengan target Indeks Satu Data Indonesia (SDI) sebesar 63.
- Optimalisasi layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi.
- Peningkatan tata kelola persandian dan keamanan informasi, dengan target Indeks SPBE sebesar 3,48 pada tahun 2026.
“Untuk kedua program ini, kami targetkan Indeks SPBE pada tahun 2026 sebesar 3,48,” ungkap Nana Suryana.
Digitalisasi pelayanan publik di Provinsi Banten menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi layanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembangunan command center, penguatan keamanan informasi, serta optimalisasi layanan berbasis elektronik, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari transformasi digital yang dilakukan oleh Pemprov Banten.