JAKARTA, HITAM PUTIH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 11 unit mobil, uang tunai, dokumen, serta barang bukti elektronik dalam penggeledahan di rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi penyitaan tersebut.
“Sebanyak 11 kendaraan bermotor roda empat, uang dalam bentuk rupiah dan valuta asing, dokumen, serta barang bukti elektronik turut disita,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (5/2/2025).
Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/2/2025) malam di kediaman Japto yang berlokasi di Jakarta Selatan. KPK menegaskan bahwa tindakan ini berkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.
“Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung Nomor 8, RT 10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan,” kata Tessa.
Dugaan Aliran Uang dari Korupsi Tambang
Kasus yang menjerat Rita Widyasari berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dari sektor pertambangan. KPK sebelumnya mengungkap bahwa Rita diduga menerima jatah antara 3,3 hingga 5 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batu bara.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa nilai gratifikasi tersebut berasal dari perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara.
“Bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya. Nah, dikalikan itu,” kata Asep, Minggu (7/7/2024).
Asep menambahkan bahwa aliran dana hasil gratifikasi ini tengah didalami oleh penyidik. KPK berkomitmen untuk menelusuri pergerakan uang yang diduga terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rita Widyasari.
Sebagai bagian dari upaya pengusutan, KPK menggelar penggeledahan di sejumlah lokasi dan menyita barang-barang bernilai ekonomis. KPK juga memeriksa sejumlah pihak, termasuk pengusaha tambang yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kalimantan Timur, Said Amin.
