SERANG, HITAM PUTIH – Gubernur Banten, Andra Soni, mengajak pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Langkah ini dilakukan guna mengendalikan inflasi dan memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Ajakan tersebut disampaikan Andra Soni dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Banten yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (7/3/2025).
Strategi 4K untuk Pengendalian Inflasi
Dalam kesempatan itu, Andra Soni menyoroti strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Strategi ini dinilai penting dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi barang tetap lancar.
“Tadi disampaikan bahwa strategi 4K harus diterapkan. Kita berharap inflasi tetap terkendali, pasokan barang tersedia, dan distribusi berjalan lancar,” ujar Andra Soni.
Selain itu, ia mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai faktor cuaca yang dapat berdampak pada inflasi. “Kita harus menjaga ini bersama. Banten merupakan daerah yang rawan terhadap perubahan cuaca, yang bisa mempengaruhi ketersediaan barang dan harga. Tapi saya yakin, dengan kerja sama yang baik, inflasi dapat terkendali,” tambahnya.
Gubernur Banten juga mengusulkan agar rapat koordinasi ini diadakan lebih sering. “Saat ini, rakor hanya digelar dua kali setahun. Saya harap bisa ditambah dan pelaksanaannya bergantian di berbagai daerah,” tuturnya.
Peran Digitalisasi dalam Pengendalian Inflasi
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Ameriza M. Moesa, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengantisipasi tren kenaikan harga barang dan jasa yang biasanya terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN).
“Dalam rangka ini, biasanya ada peningkatan permintaan barang dan jasa, yang berpotensi menaikkan inflasi. Maka dari itu, pengendalian inflasi harus diperkuat oleh kepala daerah,” katanya.
Ameriza juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Digitalisasi di sektor perdagangan dan distribusi dinilai dapat meningkatkan efisiensi serta mempercepat akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok.
“Kita berharap melalui rakor ini, kepala daerah bisa mengambil langkah konkret, seperti operasi pasar murah, menjaga kelancaran distribusi, serta mengembangkan pasar tani yang melibatkan petani secara langsung,” jelasnya.
Selain itu, Ameriza mengingatkan pentingnya koordinasi dan komitmen kepala daerah dalam mempercepat digitalisasi daerah. “Dengan adanya rakor ini, kita berharap koordinasi semakin kuat dan komitmen untuk memperluas ekosistem digital di daerah semakin meningkat,” ujarnya.
Kolaborasi Berbagai Pihak dalam Rakor
Rapat koordinasi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian, termasuk Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri, Riris Prasetyo, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri, Tb Chaerul Dwi Sapta, serta Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Moch. Edy Yusuf.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten, kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten, serta tamu undangan lainnya.
