SERANG, HITAM PUTIH -Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bekerja sama dengan PT KAI Daop 1 Jakarta melaksanakan pembongkaran kios-kios yang berada di sempadan rel kereta api di kawasan Stadion Maulana Yusuf Ciceri, Rabu, 28 Mei 2025.
Langkah ini sempat mendapat penolakan dari sejumlah warga yang memiliki kios di area tersebut. Namun demikian, proses pembongkaran tetap berjalan sesuai rencana.
Menurut informasi yang diperoleh, kawasan tersebut akan ditata ulang dan difungsikan sebagai ruang terbuka hijau. Penataan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki tata ruang dan meningkatkan kualitas lingkungan kota.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten, Rian Nopandra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Pemerintah Kota Serang. Ia menyampaikan hal tersebut saat meninjau lokasi pembongkaran bersama Sekretaris PWI Banten Fahdi Khalid dan Wakil Ketua Bidang Organisasi Teguh Akbar Idham.
“Perlu saya sampaikan bahwa kawasan sempadan rel Ciceri ini dulunya sepi, kumuh, dan minim penerangan jalan. Karena itu, para senior PWI Banten saat itu berinisiatif melakukan pembenahan, hingga kawasan stadion ini menjadi lebih tertata dan hidup,” ujar Rian Nopandra.
Ia menambahkan, faktor keselamatan juga menjadi perhatian penting. “Kita melihat bahwa melintasi rel kereta api di kawasan ini sangat berisiko bagi pengendara. Karena itu, Ketua PWI Banten saat itu, Pak Firdaus, bersama sejumlah senior, membuat plang ‘PWI Peduli’ di sekitar rel, yang sampai saat ini masih terpasang,” lanjut Rian.
PWI Banten, kata Rian, sangat mendukung langkah pemerintah untuk melakukan penataan ulang kawasan. Mereka bahkan telah mengimbau para pemilik kios agar secara sukarela membongkar bangunannya sebelum dilakukan pembongkaran resmi.
“Bicara kehadiran pemerintah daerah hari ini, tentu kami sangat mendukung hal tersebut. Bahkan sebelumnya kami sudah meminta teman-teman pemilik kios agar membongkar bangunan mereka sendiri,” ujarnya.
Namun demikian, Rian juga mengingatkan pentingnya transparansi dan integritas dalam proses ini.
“Kami akan selalu mendukung kebijakan pemerintah daerah selama tujuannya untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jangan sampai penataan kawasan sempadan rel ini hanya menjadi pengalihan pengelolaan,” tegasnya.
