BANTEN – Gubernur Banten, Andra Soni, menggagas pembentukan Pos Pelayanan Desa Sejahtera di seluruh desa di Provinsi Banten. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Gagasan tersebut disampaikan saat Andra Soni membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-V Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Banten Tahun 2025. Acara berlangsung di Le Semar Hotel, Kota Serang, Jumat (23/5/2025).
Menurut Gubernur Andra Soni, pembangunan Pos Pelayanan Desa Sejahtera akan melibatkan kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah desa.
“Kita akan coba bagaimana kita bersama-sama dengan kepala desa untuk membangun Pos Pelayanan Desa Sejahtera. Kita minta dukungan dari para kepala desa untuk menyiapkan lahan-lahannya, nanti yang bangun Provinsi,” ujar Andra Soni.
Pos pelayanan tersebut dirancang sebagai fasilitas multifungsi. Fasilitas ini akan melayani berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, kegiatan ekonomi, hingga administrasi desa.
“Pos Pelayanan Desa Sejahtera bisa dimanfaatkan untuk Posyandu, bisa dimanfaatkan untuk koperasi merah putih, bisa dimanfaatkan aktivitas kegiatan perangkat desa dan aktivitas masyarakat desa,” jelasnya.
Melalui fasilitas ini, masyarakat desa akan memiliki akses yang lebih mudah terhadap pelayanan dasar. Pos pelayanan juga akan menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi desa, sekaligus mendukung efisiensi kerja perangkat desa.
“Tugas kepala desa sangat berat, apa-apa semuanya ditumpukan ke kepala desa,” ungkap Andra Soni, menyoroti besarnya beban kerja kepala desa dalam mengelola kebutuhan masyarakat.
Ia berharap Musda APDESI menghasilkan keputusan strategis untuk memperkuat pembangunan desa. Pemerintah Provinsi Banten, kata dia, berkomitmen mendorong kemajuan desa agar menjadi wilayah yang mandiri, makmur, dan berdaya saing.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Andra juga menyinggung potensi desa-desa di Banten, terutama karena letaknya yang berdekatan dengan Daerah Khusus Jakarta. Ia mengajak APDESI membangun jaringan kerja sama dengan pelaku usaha, perguruan tinggi, dan pihak lain untuk mengoptimalkan potensi desa.
Selain program Pos Pelayanan Desa Sejahtera, Pemprov Banten juga menjalankan program Sarjana Penggerak Desa yang didanai melalui bantuan keuangan desa. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa.
“Akhirnya kita akan punya banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi dari desa, lulusan itu nanti akan kita laksanakan pembimbingan dan pengarahan agar bisa mendapatkan bantuan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari Kementerian Keuangan sehingga bisa melanjutkan sekolah hingga ke luar negeri,” tambah Andra Soni.
Acara Musda tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, dan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, Deden Apriandhi.
