JAKARTA, HITAM PUTIH – Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Keputusan ini diumumkan dalam Sidang Isbat yang digelar pada Jumat malam, 28 Februari 2025, pukul 19.30 WIB.
Sidang ini dihadiri oleh para ahli astronomi, perwakilan organisasi Islam, serta duta besar dari berbagai negara.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada hasil pengamatan hilal di berbagai wilayah Indonesia.
“Dari laporan yang kami terima, hilal tidak terlihat di wilayah timur, tetapi teramati di bagian barat Indonesia. Dengan demikian, awal Ramadan ditetapkan pada 1 Maret 2025,” ujar Nasaruddin Umar dalam konferensi pers di Jakarta.
Sidang Isbat diawali dengan pemaparan dari para pakar astronomi dan fikih sebelum akhirnya diputuskan secara mufakat.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Keputusan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang. Ia menilai bahwa proses penetapan awal Ramadan menunjukkan peran negara dalam melayani kepentingan umat Islam.
“Sidang Isbat menegaskan bahwa negara hadir dalam kepentingan umat Islam. Kepercayaan masyarakat terhadap proses ini menunjukkan bahwa mereka masih meyakini peran negara dalam menentukan awal bulan Ramadan,” kata Marwan Dasopang.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, juga menyambut baik keputusan tersebut. Ia mengingatkan bahwa Ramadan bukan sekadar ibadah puasa, tetapi juga momen untuk memperkuat solidaritas sosial.
“Kita tidak hanya menjalankan puasa dan salat Tarawih, tetapi juga harus memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ramadan adalah kesempatan untuk berbagi dan mempererat persaudaraan,” ungkapnya.
Perbedaan dengan Negara Tetangga
Terkait perbedaan awal Ramadan dengan negara-negara tetangga seperti Brunei Darussalam dan Singapura yang menetapkan puasa mulai 2 Maret 2025, Kementerian Agama menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasi di setiap wilayah.
“Indonesia memiliki sistem penetapan awal bulan yang berlaku secara nasional. Jika hilal terlihat di satu wilayah dan disahkan oleh pengadilan agama, maka keputusan itu berlaku untuk seluruh Indonesia,” jelas Menteri Agama.
Imbauan untuk Umat Muslim
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk saling menghormati dalam menjalankan ibadah Ramadan.
“Mari kita tingkatkan kualitas ibadah dan menjaga persatuan selama bulan suci ini,” tutup Menteri Agama.