HITAMPUTIH.CO.ID – Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan peringatan keras kepada para pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, khususnya yang bertugas di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), agar tidak melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa sanksi berat akan dijatuhkan kepada setiap pegawai Pemprov Banten yang terbukti melakukan praktik pungli.
“Selalu saya sampaikan, kita ini pelayanan masyarakat. Jadi tugas kita melayani, bukan dilayani. Saya peringatkan kepada teman-teman yang berada di sana (Samsat), jangan coba-coba melakukan pungli,” ujar Andra Soni saat diwawancarai wartawan di Kabupaten Serang, Sabtu, 12 April 2025.
Lebih lanjut, Andra menyampaikan bahwa dirinya tidak hanya akan menindak tegas pegawai di lingkungan Pemprov, tetapi juga akan berkoordinasi dengan pimpinan instansi lain apabila pelanggaran dilakukan oleh pegawai lintas instansi.
“Terkhusus kepada pegawai Pemprov Banten, saya akan tindak tegas. Dan pegawai instansi lain akan saya koordinasikan dengan pimpinannya masing-masing untuk ditindaklanjuti agar bisa diberikan hukuman,” tambahnya.
Peringatan ini disampaikan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pembebasan pokok dan/atau sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025. Program tersebut berlaku sejak 10 April hingga 30 Juni 2025.
Untuk mencegah terjadinya pungli selama masa pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemprov Banten telah menjalin kerja sama dengan pihak Kepolisian. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) akan diterjunkan ke seluruh kantor UPT Samsat di wilayah Banten.
“Tadi saya sudah bicara dengan Kepolisian terkait dengan saber pungli. Harapan kita adalah terciptanya kesadaran bahwa selama masih ada pungli dan calo, berarti kita belum memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Andra.
Selain itu, evaluasi kinerja pegawai Samsat juga akan dilakukan secara menyeluruh. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai menjalankan tugasnya secara maksimal sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
“Saya ingin mengevaluasi kinerja masing-masing Samsat. Artinya, sudah kita kasih kebijakan. Kalau kerjanya tidak maksimal, berarti mereka tidak layak di sana,” pungkasnya.
