HITAMPUTIH.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah kabupaten dan kota. SPPG merupakan unit pelaksana dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas secara nasional.
Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa koordinasi antarpemerintah daerah terus dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sebagai langkah awal pembangunan.
“Rakor ini menindaklanjuti upaya percepatan pembangunan SPPG di Banten. Kami berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam menindaklanjuti SE Mendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk SPPG,” ungkap Andra Soni dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Aula Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Banten, Kota Tangerang Selatan, Senin (12/5/2025).
Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemprov Banten terkait sinergi dan kerja sama pelaksanaan Program MBG. Selain itu, disepakati pula perjanjian pinjam pakai tanah antara Pemprov Banten dan BGN.
“Alhamdulillah hari ini juga kami bersama-sama menandatangani MoU dengan BGN langsung bersama kepala BGN. Ditargetkan ada 24 SPPG yang akan dibangun menggunakan APBN di atas lahan yang disediakan oleh Pemda,” jelas Andra Soni.
Pemerintah Provinsi Banten juga telah mengusulkan sejumlah aset lahan kepada BGN untuk dijadikan lokasi pembangunan. Selain itu, potensi pemanfaatan fasilitas pendidikan seperti SMK juga tengah dipertimbangkan.
“Kami memiliki 33 SMK Tata Boga dan itu juga bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG,” imbuh Andra Soni.
Sebelum proses pembangunan dimulai, aset lahan yang diajukan akan melalui tahap verifikasi oleh pihak BGN.
“Nanti lahan akan dilakukan verifikasi oleh BGN. Prinsipnya semua daerah telah menyampaikan kesanggupannya dan kita akan terus bekerjasama untuk mewujudkan itu,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi terhadap respons dan dukungan aktif dari Gubernur Banten serta para kepala daerah di seluruh provinsi.
“Di Banten ini termasuk yang besar. Target kami itu harus melayani 2,9 juta siswa, belum termasuk ibu hamil dan menyusui. Sehingga dibutuhkan kurang lebih 1.388 SPPG,” ujar Dadan Hindayana.
Dadan mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru terdapat 35 SPPG yang beroperasi di wilayah Provinsi Banten. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang lebih masif antar pemangku kepentingan.
“Dengan semangat dari Pak Gubernur dan seluruh wali kota/bupati yang proaktif menyiapkan lahan, saya kira Banten akan cepat memenuhi target,” katanya.
Ia berharap implementasi Program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara menyeluruh hingga akhir tahun 2025, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau saya lihat semua kepala daerah se-Provinsi Banten proaktif dan sangat mendukung. Saya optimis di Banten akan cepat terealisasi,” pungkas Dadan Hindayana.
Sebagai informasi tambahan, dalam rapat koordinasi tersebut, setiap kepala daerah menyampaikan usulan minimal tiga lokasi yang akan dijadikan tempat pembangunan SPPG di wilayah masing-masing.
