HITAMPUTIH.CO.ID – Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai upaya meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 170 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur Banten, Andra Soni, pada 27 Maret 2025.
Menurut Andra, kebijakan ini merupakan bentuk hadiah dari Pemprov Banten bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri 1446 H.
“Berapa tahun pun masyarakat tertunggak pajak kendaraan bermotornya akan dibebaskan, dengan syarat mereka membayar pajak tahun 2025 atau pajak terakhir,” ujar Andra setelah menghadiri Silaturahmi Antar Ulama dan Umaro di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, pada Kamis (25/3/2025).
Program pemutihan ini akan berlaku mulai 10 April hingga 30 Juni 2025. Andra mengimbau masyarakat untuk terlebih dahulu fokus menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri sebelum memanfaatkan program ini.
“Sekarang masyarakat fokus beribadah puasa dan menyambut Idul Fitri 1446 H. Tanggal 10 April nanti baru memanfaatkan momentum pemutihan PKB,” jelasnya.
Berdasarkan Pergub Banten Nomor 170 Tahun 2025, pemutihan ini diberikan kepada wajib pajak yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, dengan ketentuan:
1. Pembebasan pokok dan sanksi PKB diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor sejak tahun 2024 dan sebelumnya.
2. Wajib pajak harus melakukan pembayaran untuk masa pajak 2025 hingga 2026.
3. Pembebasan sanksi PKB berlaku untuk tahun pajak 2025.
4. Program ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang melakukan mutasi kendaraan keluar dari Provinsi Banten.
Andra menegaskan bahwa pendapatan dari kebijakan pemutihan PKB ini akan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Pendapatan dari pemutihan PKB ini akan kita alokasikan salah satunya untuk infrastruktur jalan. Supaya kita menjadikan jalan di Provinsi Banten semakin baik, masyarakat semakin nyaman di jalan, dan pembangunan jalan-jalan desa,” paparnya.
