BANTEN, HITAM PUTIH – Gubernur Banten, Andra Soni, mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, seluruh program dan kegiatan yang didanai APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita pastikan APBD adalah milik rakyat, bukan milik OPD, Gubernur, maupun Wakil Gubernur. Maka, gunakan anggaran ini sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” ujar Andra Soni seusai menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Minggu (2/3/2025).
Ia menegaskan bahwa tujuan utama APBD adalah meningkatkan pelayanan publik. Beberapa sektor prioritas yang harus menjadi perhatian, antara lain pembangunan infrastruktur dan penyelesaian urusan-urusan wajib yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, Andra Soni meminta seluruh Kepala OPD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk menjalankan tugas mereka dengan optimal. Ia menekankan pentingnya orientasi pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.
“Saya selalu ingatkan bahwa tugas kita adalah melayani, bukan untuk dilayani. Saya berharap prinsip ini bisa diterapkan dengan baik,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, ia menegaskan bahwa visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi bukan sekadar visi pemerintahannya, melainkan telah menjadi visi bersama seluruh masyarakat Banten.
“Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi bukan hanya visi Andra Soni-Dimyati, tetapi visi kita semua. Visi ini menjadi landasan dalam mewujudkan Program Sekolah Gratis, Banten Sehat, dan berbagai program lainnya,” jelasnya.
Ia juga menuturkan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk membangun kebersamaan serta memberikan harapan baru kepada masyarakat. Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Pemprov Banten telah menetapkan sejumlah program prioritas yang akan segera dilaksanakan.
Beberapa program tersebut antara lain peluncuran sekolah gratis, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk SMK, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
“Langkah ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan awal dari perubahan nyata. Pemerintah ini berkomitmen menjadi pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” tegasnya.
