BANTEN, HITAM PUTIH -Kelangkaan gas Elpiji 3 kg di berbagai wilayah Indonesia telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi dalam distribusi serta kebijakan pemerintah terkait akses pembelian gas bersubsidi ini.
Berbagai isu pun beredar, termasuk kabar bahwa mulai 1 Februari 2025, gas Elpiji 3 kg tidak lagi dijual di warung atau pengecer. Kebijakan ini disebut-sebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa hanya subpenyalur dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperbolehkan menjual gas tersebut.
Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah
Ketua Bidang ESDM HMI Badko Jabodetabeka Banten, Entis Sumantri, menilai kebijakan ini tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Ia menyoroti minimnya penjelasan dari pemerintah terkait kelangkaan yang terjadi.
“Kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM tidak berpihak kepada rakyat kecil, bahkan kelangkaan gas Elpiji ukuran 3 kg tidak dijelaskan secara rinci dan terbuka,” ujar Entis Sumantri, Senin (3/2/2025).
Menurutnya, kebijakan ini dapat memperburuk situasi menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang semakin sulit mengakses gas Elpiji.
“Rakyat di pelosok desa semakin sulit mendapatkan gas. Ini akan menjadi preseden buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Kelangkaan gas Elpiji 3 kg juga berdampak pada sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergantung pada gas subsidi untuk menjalankan usahanya. Ketua Bidang KPP HMI Badko Jabodetabeka Banten, M. Agus Thoib, mengkhawatirkan dampak luas dari kebijakan ini.
“Kebijakan Menteri ESDM merugikan pedagang kecil dan UMKM yang sebelumnya bisa menjual gas, tetapi kini kehilangan aksesnya,” ujarnya.
Selain itu, Agus Thoib juga menyinggung kemungkinan adanya pengalihan isu dari permasalahan lain yang terjadi di Tangerang, seperti pembangunan pagar bambu di laut sepanjang 30,16 km.
Di beberapa daerah, antrean panjang untuk mendapatkan gas juga telah menimbulkan kejadian tragis. Entis Sumantri menyebut ada laporan tentang seorang ibu yang meninggal dunia saat mengantre gas di Tangerang.
“Coba bayangkan jika ibu hamil atau ibu dengan balita harus antre panjang hanya untuk mendapatkan gas. Ini sangat berisiko,” katanya.
Desakan kepada Pemerintah
HMI Badko Jabodetabeka Banten mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian ESDM untuk segera mengambil langkah tegas dalam mengatasi kelangkaan gas Elpiji 3 kg.
“Kami meminta Pak Prabowo turun langsung ke masyarakat dan bergerak cepat mengatasi kelangkaan ini,” ujar Entis Sumantri.
Selain itu, mereka juga mendorong pemerintah untuk membentuk tim pengawasan khusus yang terpisah dari pemerintah daerah agar distribusi gas Elpiji dapat diawasi lebih ketat.
“Kementerian ESDM harus bertanggung jawab atas gejolak ini dan memberikan penjelasan yang transparan kepada publik,” tambahnya.
HMI menegaskan akan terus mengawal isu ini sebagai bagian dari peran mereka dalam mengawasi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
