BANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengalokasikan bantuan keuangan desa (Bankeu) sebesar Rp123,8 miliar untuk tahun anggaran 2025. Dana tersebut akan disalurkan kepada 1.238 desa di seluruh wilayah provinsi, masing-masing desa menerima Rp100 juta.
Peluncuran program ini dilakukan oleh Gubernur Banten, Andra Soni, dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-106 Pemadam Kebakaran, HUT ke-106 Satpol PP, dan HUT ke-63 Linmas Provinsi Banten yang digelar di KP3B Curug, Kota Serang, Jumat, 16 Mei 2025.
Andra Soni menjelaskan bahwa bantuan keuangan ini bersifat pelengkap terhadap Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di desa.
“Bantuan keuangan desa ini kita harapkan dapat membantu pemerintah desa dalam penyediaan sarana dan prasarana, mendukung operasional Posyandu, memperkuat ketahanan pangan, hingga penyertaan modal bagi BUMDes,” ujar Andra Soni.
Ia juga menambahkan bahwa bantuan ini mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui program Sarjana Penggerak Desa.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banten, Rd Berly Rizki Natakusumah, merinci bahwa dana akan digunakan untuk beberapa sektor prioritas.
“Masing-masing desa menerima anggaran sebesar Rp100 juta,” jelasnya.
Menurut Berly, penggunaan Bankeu difokuskan pada empat hal utama. Pertama, mendukung operasional New Posyandu yang menjalankan enam Standar Pelayanan Minimal. Kedua, penguatan program PKK dalam mendukung ketahanan pangan. Ketiga, penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keempat, pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa.
Berly menyampaikan bahwa sekitar 30 persen desa telah melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk membentuk Koperasi Merah Putih dan menyusun pengurus. Proses pembuatan akta notaris ditargetkan selesai pada Juni 2025. Pelaksanaan Musdesus ini menjadi salah satu syarat pencairan Bankeu.
Selain itu, Program Sarjana Penggerak Desa juga menjadi fokus penting. Setiap desa akan mendapatkan alokasi untuk satu orang sarjana.
“Sisa anggaran dari program ini akan dialihkan untuk kebutuhan infrastruktur desa dan mendukung program Asta Cita ke-7 Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya terkait pemberantasan penyalahgunaan narkoba di desa,” terang Berly.
Anggaran awal untuk beasiswa Sarjana Penggerak Desa mencakup Rp17 juta untuk UKT dan biaya hidup sebesar Rp1 juta per bulan. Penerima beasiswa berasal dari keluarga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki prestasi akademik baik.
Pemprov Banten telah menjalin komunikasi dengan berbagai perguruan tinggi yang memiliki akreditasi minimal “Baik”. Mahasiswa juga diperbolehkan memilih kampus di luar Provinsi Banten, seperti Universitas Padjadjaran dan sejumlah kampus lain di Jawa Barat.
“Program ini harus mendukung kedaulatan pangan. Karena itu, program studi yang dipilih seperti pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan, serta ekonomi dan akuntansi,” ujar Berly.
Selain pengembangan SDM, Bankeu juga dialokasikan untuk rehabilitasi infrastruktur desa dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Mekanisme pengajuan Bankeu tahun ini masih sama seperti sebelumnya, namun terdapat penekanan khusus pada penyertaan modal BUMDes dan pelaksanaan program Sarjana Penggerak Desa.
Gubernur Andra Soni juga memberi perhatian serius terhadap aspek pengawasan program ini.
“Seluruh masyarakat desa dan perangkat desa dapat melakukan pengawasan langsung terhadap program ini. Tujuannya adalah memastikan pembangunan yang adil dan merata,” jelas Berly.
Ia menekankan pentingnya pengawasan dari berbagai elemen, termasuk masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.
“Diharapkan Bankeu ini dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Provinsi Banten. Ini sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati, untuk mewujudkan Banten maju, adil, merata, dan bebas korupsi,” tutupnya.
