BANTEN, HITAM PUTIH -Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur A. Dimyati Natakusumah telah menjalankan program kerja 100 hari dengan menitikberatkan pada pelayanan publik yang inklusif dan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi. Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, keduanya menyatakan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan di Provinsi Banten.
“Resmilah kami menjadi pelayan masyarakat. Arahan Pak Presiden jelas, bagaimana kita melayani sebaik-baiknya masyarakat untuk mencapai Banten maju, adil, merata, tidak korupsi,” ujar Andra Soni.
Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan
Andra menekankan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia menyatakan,
“Prinsip pembangunan adalah berkelanjutan, maka perlahan kita kerjakan. Dari identitas, menuju produktivitas yang berkualitas,” saat meresmikan RSUD Irsjad Djuwaeli Labuan, Pandeglang.
Program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diselaraskan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya, penguatan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD Banten 2025–2029.
Dukungan Terhadap Program Makan Bergizi Gratis
Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemprov Banten telah menyiapkan empat lokasi aset daerah untuk mendukung pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lokasi tersebut tersebar di Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang Selatan.
Delapan Program Prioritas Lima Tahun
Pemerintahan Andra-Dimyati telah merancang delapan program utama untuk lima tahun ke depan, yaitu:
1. Banten Bagus – pembangunan infrastruktur dasar dan jalan desa.
2. Banten Sehat – pelayanan kesehatan merata.
3. Banten Cerdas – pendidikan gratis dan berkualitas.
4. Banten Kuat – penguatan ekonomi lokal dan UMKM.
5. Banten Indah – pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
6. Banten Makmur – ketahanan pangan berkelanjutan.
7. Banten Ramah – kemudahan investasi dan penyerapan tenaga kerja.
8. Banten Melayani – tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif.
Infrastruktur dan Ketahanan Pangan
Melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), sepanjang 12 kilometer jalan dibangun di delapan titik. Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur konektivitas pembangunan.
Pemprov juga fokus pada pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di daerah-daerah penghasil pangan, seperti Lebak, Serang, dan Pandeglang. Program ini bertujuan menekan biaya angkut hasil panen dan meningkatkan produktivitas petani.
Program Rumah Layak dan Transportasi
Andra Soni menargetkan renovasi 250 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2025. Selain itu, bersama BUMN Damri, Pemprov Banten tengah mengkaji sistem transportasi massal untuk meningkatkan konektivitas antardaerah.
Gubernur juga mengeluarkan Pergub No. 170 Tahun 2025 tentang pembebasan pokok dan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan ini berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp132,2 miliar dari lebih 400 ribu kendaraan.
Pelayanan Kesehatan Merata
Dalam bidang kesehatan, fasilitas RSUD Uwes Qorny di Lebak dan RSUD Irsyad Djuwaeli di Pandeglang kini telah beroperasi penuh. Selain itu, Gubernur meresmikan Gedung Radioterapi dan pelayanan kemoterapi di RSUD Banten.
Program BEBASAKIT juga diluncurkan, termasuk skrining TBC dan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas. “Kami berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang baik,” tegas Andra Soni.
Pendidikan Gratis dan Sekolah Rakyat
Program Banten Cerdas diluncurkan untuk memberikan pendidikan gratis tingkat SMA/SMK dan SLB swasta mulai tahun ajaran 2025/2026. Total 811 sekolah swasta telah bergabung.
Pemprov juga mendukung program Sekolah Rakyat (SR) di Serpong dan Rangkasbitung, sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat marginal.
Penguatan Ekonomi Lokal
Pemprov menyalurkan bantuan keuangan desa sebesar Rp100 juta per desa untuk mendukung pengembangan UMKM, transformasi Posyandu, pendirian BUMDes, dan Koperasi Merah Putih.
Sebanyak 1.535 desa/kelurahan telah menyelenggarakan musyawarah untuk pendirian koperasi, dan 150 di antaranya telah menyelesaikan proses legalisasi.
Pariwisata dan Penanggulangan Banjir
Dalam program Banten Indah, Andra-Dimyati memaksimalkan potensi wisata alam seperti Taman Hutan Raya (Tahura) dan menata kawasan pesisir.
Di Tangerang Selatan, Gubernur membuka kantor perwakilan untuk mempermudah koordinasi lintas wilayah, terutama dalam pengendalian banjir di kawasan Tangerang Raya.
Ketahanan Pangan dan Surplus Beras
Banten menargetkan produksi padi sebesar 2,75 juta ton GKG atau setara 1,73 juta ton beras. Dengan konsumsi 1,49 juta ton, provinsi ini diperkirakan mengalami surplus 242 ribu ton beras pada 2025.
Pemprov juga merancang integrasi aset daerah dalam mendukung program pangan berkelanjutan.
Iklim Investasi dan Tenaga Kerja
Dengan realisasi investasi mencapai Rp31,1 triliun pada triwulan pertama 2025, Banten masuk lima besar provinsi tujuan investasi nasional. Pemerintah daerah terus membenahi birokrasi demi menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) diintensifkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal dan calon pekerja migran.
Pemerintahan yang Melayani
Dalam program Banten Melayani, Andra-Dimyati menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang bersih, meritokratis, dan responsif. Penyusunan LKPD 2024 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya.
Penguatan APIP serta kolaborasi dengan KPK, BPK, dan BPKP terus dijalankan demi memperkuat sistem pengawasan dan mencegah praktik korupsi.
