HITAMPUTIH.CO.ID – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai meresahkan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum dan iklim investasi nasional.
“Negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2025).
Budi Gunawan menyoroti keberadaan ormas-ormas bermasalah yang telah mengganggu kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia. Ia menyatakan bahwa tindakan mereka menjadi hambatan nyata bagi pencapaian target pembangunan nasional.
“Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur,” ungkap Budi Gunawan.
Selain tindakan tegas, pemerintah juga menyiapkan langkah pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut. Menko Polhukam menyebutkan bahwa pemerintah akan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang merasa terganggu oleh aksi premanisme maupun tekanan dari kelompok ormas tertentu.
“Semua pihak yang merasa terganggu atau mengalami tekanan dari oknum maupun kelompok ormas dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran resmi yang akan kami siapkan. Negara harus hadir dan melindungi hak masyarakat untuk beraktivitas secara aman,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk menangani premanisme dan ormas bermasalah. Satgas ini akan terdiri dari unsur TNI, Polri, dan instansi pemerintah lainnya yang bekerja di bawah satu komando yang terpadu dan responsif.
“Kami akan segera membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas serta melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas bermasalah yang mengganggu keamanan dan menghambat investasi,” jelasnya.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam menjaga stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan daya saing investasi.
“Negara hadir secara nyata untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Kita ingin masyarakat dan pelaku usaha terlindungi dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi,” pungkas Budi Gunawan.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menko Polhukam dan dihadiri oleh Wakil Menko Polhukam, Lodewijk F. Paulus. Fokus pembahasan adalah penanganan ormas bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan iklim investasi di Indonesia.
Sejumlah kementerian dan lembaga turut hadir dalam rapat ini. Di antaranya adalah Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta perwakilan dari TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan lembaga strategis lainnya seperti BIN dan BSSN.
Siaran Pers Humas Kemenko Polkam RI
