JAKARTA, HITAM PUTIH – Hotel Aruss di Semarang, Jawa Tengah, disita oleh Bareskrim Polri setelah terungkap bahwa pembangunan hotel tersebut diduga dibiayai dengan dana hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari perjudian online. Temuan ini diungkapkan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) dalam penyelidikan yang berlangsung sejak tahun 2020 hingga 2022.
“Hotel Aruss ini merupakan aset yang dikelola oleh PT AJ dan diduga dibangun dengan dana hasil tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari perjudian online,” ujar Kepala Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, dalam konferensi pers, Senin (6/1/2025).
Menurut penyelidikan, PT AJ menerima aliran dana sekitar Rp 40,56 miliar yang ditransfer melalui rekening pribadi berinisial FH. Dana ini berpindah melalui lima rekening yang dikelola oleh pihak yang diduga terkait dengan platform perjudian online seperti Dafabet, Agen 138, dan judi bola. Selain itu, ada pula setoran tunai dari individu berinisial GP dan AS.
Modus Pelaku dalam Menyamarkan Dana Ilegal
Helfi menjelaskan, pelaku menggunakan rekening nominee atau rekening atas nama orang lain untuk menyamarkan aliran dana perjudian online.
“Uang hasil perjudian ditampung dalam rekening nominee, dipindahkan antar rekening, lalu ditarik tunai untuk menghindari pelacakan. Selanjutnya, uang tersebut disetorkan ke rekening perusahaan yang tidak terafiliasi langsung dengan perjudian online,” kata Helfi.
Dana tersebut kemudian digunakan untuk membangun Hotel Aruss yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin, Semarang. Hotel ini diperkirakan memiliki nilai sekitar Rp 200 miliar.
“Sebagian besar dana pembangunan hotel ini berasal dari tindak pidana perjudian online,” tambah Helfi.
Langkah Hukum dan Penyitaan
Sebagai tindak lanjut, Polri telah menyita Hotel Aruss sebagai bagian dari proses hukum. Pelaku pencucian uang dalam kasus ini dapat dijerat dengan Pasal 3, 4, 5, atau 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp 10 miliar.
Selain itu, pelaku perjudian online dapat dikenakan Pasal 303 KUHP yang mengatur ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 25 juta. Untuk pelanggaran terkait transaksi elektronik, pelaku juga dapat dijerat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.
Penyidikan Berlanjut
Helfi menegaskan bahwa pengusutan kasus ini masih berjalan.
“Kami akan terus menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan perjudian online dan pencucian uang. Penyitaan Hotel Aruss ini adalah langkah awal dalam mengungkap praktik-praktik ilegal lainnya,” tutupnya.
Pihak kepolisian berharap penyitaan aset ini dapat menjadi peringatan tegas terhadap pelaku kejahatan serupa dan membantu mengembalikan hasil kejahatan kepada negara.
