Indeks

JB Desak Evaluasi Empat Kepala OPD di Lebak, Ini Alasannya

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya.

LEBAK, HITAM PUTIH – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Mulyadi Jayabaya, menyerukan evaluasi terhadap empat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten.

Seruan tersebut disampaikan saat ia menghadiri kegiatan gerakan tanam padi sawah serentak di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, pada Selasa, 27 Mei 2025.

Mulyadi Jayabaya, yang akrab disapa JB dan pernah menjabat sebagai Bupati Lebak selama dua periode, menilai bahwa keempat kepala OPD tersebut tidak sejalan dengan arah kebijakan pimpinan daerah dan kurang menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik.

“Masih banyak pegawai yang mampu, buat apa dipertahankan jika tidak mendukung arah kebijakan pimpinan,” ungkap Mulyadi.

Empat kepala OPD yang diminta untuk dievaluasi adalah Kepala Dinas Perizinan Yadi Basyari, Kepala Bapelitbangda Yosep M. Kholis, Kepala Disperindag Orok Sukmana, dan Kepala Dinas Pendidikan Hari Setiono.

Mulyadi menyoroti lambannya kinerja Kepala Dinas Perizinan yang dinilai menghambat iklim investasi di Lebak. Ia menyebutkan adanya pengajuan izin yang tak kunjung diproses selama dua tahun.

“Ada perizinan yang telah diajukan selama dua tahun, namun belum juga diselesaikan,” katanya.

Sementara itu, Yosep M. Kholis, Kepala Bapelitbangda, disebut telah memindahkan lokasi pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dari Kecamatan Cileles tanpa koordinasi. Ia juga diduga memiliki usaha percetakan yang sering mendapatkan proyek dari OPD lain.

“Itu baru satu contoh kebijakan yang menyalahi prinsip tata kelola. Belum termasuk dugaan pengalokasian anggaran ke percetakan miliknya,” ujar Mulyadi.

Dalam hal pengelolaan pasar, Kepala Disperindag Orok Sukmana juga mendapatkan sorotan. Ia dinilai gagal menjaga aktivitas pasar yang sehat. Mulyadi mencontohkan pemasangan sistem gate parking di Pasar Sampay yang justru mengurangi jumlah pengunjung.

“Pemasangan gate parking membuat pasar jadi sepi,” ucapnya.

Kritik juga ditujukan kepada Dinas Pendidikan yang dinilai tidak pernah dalam kondisi kondusif. Menurut Mulyadi, lembaga tersebut saat ini sedang dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kepala dinasnya sudah sangat layak untuk diganti. Kami minta empat orang ini tidak lagi diberi posisi strategis. Biarlah mereka ditempatkan sebagai staf ahli saja. Masih banyak pegawai lain yang lebih layak,” tegas Mulyadi.

Exit mobile version