SERANG, HITAM PUTIH – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa praktik percaloan dalam dunia ketenagakerjaan merupakan bentuk ketidakadilan yang merugikan para pencari kerja. Ia menekankan perlunya upaya bersama untuk menghapus praktik tersebut agar sistem rekrutmen menjadi lebih adil, transparan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Banten.
Pernyataan tersebut disampaikan Andra Soni dalam acara bertema “Stop Percaloan Melalui Pembangunan Komitmen Bersama Untuk Rekrutmen Tenaga Kerja yang Adil dan Transparan” yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan RI di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, pada Selasa (8/7/2025).
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer G, Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten.
Deklarasi bersama untuk menghentikan praktik percaloan dibacakan secara simbolis. Deklarasi ini didukung oleh berbagai pihak, mulai dari Kemenaker, Wakil Bupati Serang Najib Hamas, Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko, pengelola kawasan industri, perwakilan perusahaan, serikat buruh, APINDO, hingga lembaga pelatihan kerja.
Andra Soni menilai kehadiran kawasan industri yang melimpah di Banten tidak seharusnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kegiatan ini merupakan bentuk kesadaran kolektif, karena yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat khususnya pencari kerja itu adalah praktek percaloan,” ujar Andra Soni.
Ia juga mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan Polda Banten dalam memberantas praktik percaloan dan premanisme di lingkungan kerja.
“Alhamdulillah, beberapa bulan lalu dan sampai sekarang, Kapolda dengan jajaran telah melakukan aksi tegas dan terukur, yaitu memproses kurang lebih hampir 500 kasus aksi premanisme dan percaloan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Andra menekankan bahwa permasalahan ketenagakerjaan harus menjadi perhatian seluruh elemen, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta dunia usaha.
“Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa menumbuhkan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dan kita komitmen bersama. Tentunya ini membutuhkan dukungan semua pihak, utamanya dukungan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Banten yang telah menginisiasi program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran). Program tersebut memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
“Melalui pelatihan ini, masyarakat tidak hanya mendapat keahlian tetapi juga sertifikasi,” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten juga tengah menyesuaikan kurikulum pendidikan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri, terutama dari lulusan SMK.
“Selama ini banyak lulusan SMK yang tidak terserap industri. Maka kita harus melakukan link and match. Jadi kebutuhan pasar kerja itu apa, ya itu yang akan kita perbarui,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya penataan sistem rekrutmen tenaga kerja agar lebih bersih dari praktik curang.
“Kita ingatkan sekali lagi bahwa proses rekrutmen harus terlaksana dengan baik, dengan dukungan dari industri, dan rekrutmen dilakukan secara transparan,” ujarnya.
Yassierli juga menyampaikan bahwa Kemenaker telah mengembangkan platform Siap Kerja yang dapat diakses pencari kerja secara online.
“Jadi kalau platform Siap Kerja digunakan, calo tak berkutik,” pungkasnya.
