BANDUNG, HITAM PUTIH – Upaya modernisasi sistem penegakan hukum lalu lintas di Jawa Barat kian dipercepat. Ditlantas Polda Jabar menggelar rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memperkuat kolaborasi dalam percepatan implementasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Kamis (5/6/2025).
Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dalam penegakan hukum berbasis teknologi di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
ETLE Jadi Prioritas Percepatan Penegakan Lalu Lintas
Dalam kegiatan yang digelar di Ballroom Lantai 4, Gedung Ditlantas Polda Jabar itu, Wakapolda Jabar Brigjen Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar S.I.K., M.Hum., M.S.M. menyampaikan bahwa percepatan ETLE mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain:
-
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
-
Peraturan Kakorlantas Polri Nomor 6 Tahun 2018 mengenai standar operasional prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas melalui surat tilang elektronik (e-tilang).
Ia juga menyebutkan bahwa arahan langsung dari Kapolda Jabar kepada para Wakapolres dan Kasatlantas melalui Zoom Meeting pada 2 Juni 2025 turut menjadi landasan penting rapat koordinasi ini.
Kolaborasi Stakeholder Jadi Kunci Sukses ETLE
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H., menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan penerapan ETLE berjalan maksimal. Ia berharap pertemuan ini dapat:
-
Menyatukan langkah antarstakeholder di lingkungan Polda Jabar.
-
Mempercepat implementasi sistem ETLE secara menyeluruh.
-
Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.
-
Mendorong penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas.
“Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem penegakan hukum lalu lintas yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kemajuan zaman,” ujar Hendra.
Dengan percepatan sistem ETLE ini, Polda Jabar berupaya menciptakan budaya tertib lalu lintas yang lebih kuat dan berkelanjutan di tengah masyarakat.
Penulis: Arison