BANTEN, HITAM PUTIH – Provinsi Banten akan menjadi tuan rumah acara Peluncuran Gerakan Lansia Berdaya yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Februari 2025. Acara tersebut direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Penjabat Gubernur Banten, A Damenta, menyampaikan kesiapan provinsi ini untuk menyelenggarakan acara tersebut.
“Kami sangat siap dan mendukung program yang akan dilaksanakan nanti, termasuk mempersiapkan kunjungan presiden,” ungkapnya saat menerima kunjungan dari Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), Budi Setiyono, di Kota Serang, Senin malam.
Menurut A Damenta, pemerintah provinsi telah melakukan koordinasi intensif baik internal maupun eksternal untuk memastikan acara berjalan lancar. Ia juga mencatat bahwa Provinsi Banten telah menerima berbagai kunjungan penting dari pejabat pusat, seperti kunjungan Kemenko Pangan, komunitas Seruni Merah Putih yang dipimpin Selvi Ananda Gibran, hingga kunjungan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
“Alhamdulillah, semua kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan sukses,” tambahnya.
Dalam peluncuran Gerakan Lansia Berdaya nanti, sekitar 5.000 lansia dari berbagai latar belakang, termasuk petani, nelayan, dan penyandang disabilitas, direncanakan hadir.
“Kami mendukung penuh bagaimana para lansia dapat diberdayakan,” kata A Damenta.
Sekretaris Kemendukbangga, Budi Setiyono, menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memasuki fase aging population, di mana jumlah penduduk lansia meningkat signifikan. Jika tidak diantisipasi, fenomena ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas masyarakat dan berkurangnya angkatan kerja.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai program, termasuk Quick Wins yang melibatkan penerapan kartu lansia.
“Kartu ini dapat digunakan untuk pendidikan, wisata, kesehatan, transportasi umum, hingga pemberian alat bantu lansia,” jelas Budi.
Budi juga menyoroti bahwa beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan menghadapi masalah serius akibat populasi lansia yang kesepian.
“Negara harus hadir untuk memastikan hal seperti itu tidak terjadi di Indonesia,” tegasnya.
