Unras di Kantor Bupati, HMI Tuntut Agar Pilkades Serentak Pandeglang Ditunda, Ini Alasannya

  • Bagikan
HMI Cabang Pandeglang saat melakukan aksi Unras, di Depan Kantor Bupati Pandeglang, Selasa (13/07/2021)
HMI Cabang Pandeglang saat melakukan aksi Unras, di Depan Kantor Bupati Pandeglang, Selasa (13/07/2021)

HITAM PUTIH – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang melakukan aksi Unjukrasa (Unras), di Depan Kantor Bupati Pandeglang, Selasa (13/07/2021).

Dalam aksinya massa menuntut agar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pandeglang ditunda.

Koordinator Aksi, Handoko Syarief mengatakan bahwa Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu dari sekian banyaknya daerah yang akan melangsungkan Pesta Demokrasi ditingkat Desa. Namun, ada beberpa hal yang mereka soroti prihal kejanggalan dalam tahapan Pilkades serentak tersebut.

“Pelaksanan Pilkades kali ini kami menilai banyak kejanggalan yang terjadi akibat dari regulasi yang tidak jelas. Salah satunya tidak ada Lembaga Pengawas Independen, inilah yang sangat berdampak terhadap banyaknya pelanggaran atau sengketa yang terjadi di setiap tahapan yang telah dilaksanakan,” kata Handoko.

BACA JUGA :  Di Jam Istirahat, Pelayanan Di Kantor Kelurahan Sukalaksana Tetap Berjalan

“Sebagai contoh tahapan pelaksanaan Pilkades di Kecamatan Picung dan Sindangresmi yang diduga banyak pelanggaran atau sengketa sehingga memicu adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat, tidak menutup kemungkin hal serupa dapat terjadi di desa-desa lainnya, serta belum ada tindakan secara hukum dalam penyelesaiannya,” tambahnya.

Menyikapi persoalan tersebut, pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang agar merevisi Perbup tentang Pilkades dan dibentuknya Lembaga Pengawas guna meminimalisir pelanggaran atau sengketa.

“Dalam hal penyelenggaraan pesta Demokrasi harus berazaskan keadilan bagi seluruh masyarakat yang akan berpartisipasi dalam Pilkades. Untuk itu, HMI meminta kepada Pemerintah Daerah agar segera merevisi Perbup tentang Pilkades dan dibentuknya Lembaga Pengawas,” tegasnya.

BACA JUGA :  Pilkades Serentak 2021 di Kabupaten Pandeglang Kembali Diundur
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *