judul gambar

Paguyuban Petani Cilograng Lebak Minta Komnas HAM RI Profesional Tuntaskan Sengketa Lahan 

  • Bagikan
Paguyuban Petani Cilograng Lebak Minta Komnas HAM RI Profesional Tuntaskan Sengketa Lahan 
Paguyuban Petani Cilograng Lebak Minta Komnas HAM RI Profesional Tuntaskan Sengketa Lahan 

HITAM PUTIH – Paguyuban Petani Cilograng Raya, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten meminta dan mendasak kepada Komnas HAM RI dapat menuntaskan laporan kasus dugaan penyerobotan lahan di Blok Guha di wilayah setempat.

“Alhamdulilah laporan kami dari masyarakat Petani Cilograng telah ditindaklanjuti oleh Komnas HAM RI. Ini awal dalam memberikan angin segar buat para petani untuk mendapat haknya yang dirampas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Kami percaya dan mendesak Komnas HAM RI bisa bekerja dengan profesional,” tegas Jahrudin selaku Ketua Paguyuban Petani Cilograng Raya kepada media, Minggu (19/09/21).

Jahrudin mengatakan, dari audiensi langsung dengan pihak Komnas HAM RI jumat (17/09) kemrin melalui zoom meting dengan perwakilan para petani Desa Cilograng itu untuk mendalami laporan masyarakat Petani Cilograng tersebut.

BACA JUGA :  Cegah Virus Corona, Satgas Covid-19 Kelurahan Curug Semprotkan Desinfektan 

“Sebagai mana yang disampaikan Pak Munafrizal Manan selaku Komisioner Komnas HAM RI yang telah menerima pengaduan kami dan akan secepatnya menindaklanjuti melalui dua opsi yaitu penyelidikan siapa saja yang terlibat dan fungsi mediasi dengan warga yang terkait dengan sengketa lahan,” jelasnya, seraya menambahkan dua opsi itu akan dilakukan oleh masing-masing bidang ahli yang profesional yang disampaikan pada masyarakat petani Cilograng tersebut.

Jahrudin juga menjelaskan, setelah adanya program PTSL dari pemerintah untuk masyarakat kecil seperti para petani untuk mendapatkan sertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak, muncul oknum yang mengatasnamakan dari keluarga mantan Bupati Lebak dengan memasang patok di lahan Blok Guha Gede, dan banyak nama dan alamat palsu.

BACA JUGA :  PWI Kabupaten Serang Terima Hand Sanitizer dari PT PJI

“Sebenarnya masalah ini cukup lama, karena banyal oknum-oknum yang terlibat dalam pengurusan SPPT dengan alamat bodong alias palsu, dan adanya intimidasi pada warga petani akhirnya kami mengadukan masalah sengketa lahan ini pada Komnas HAM RI,” jelasnya lagi.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *