judul gambar

Kejati Banten Selidiki Pengadaan Masker di Pemprov Banten

  • Bagikan
Kejati Banten Selidiki Pengadaan Masker di Pemprov Banten
Kejati Banten Temukan Dugaan Korupsi Pengadaan Masker di Dinas Kesehatan Banten (Istimewa)

HITAM PUTIH – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menelusuri kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan masker oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten. Kejati menduga kerugian negara yang terjadi dalam kasus itu mencapai Rp1,680 miliar.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menemukan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan 15 ribu masker medis senilai Rp 3,3 miliar di Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Kasi Penkum pada Kejati Banten, Ivan Siahaan, mengatakan pihaknya telah melakukan penyerahan berkas penyelidikan dugaan perbuatan melawan hukum kepada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Banten.

“Hasil penyelidikan (dugaan korupsi masker) oleh tim Intelijen, sudah diserahkan hasil pemeriksaannya ke bagian Pidsus untuk ditindaklanjuti,” Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan, Selasa 25 Mei 2021.

BACA JUGA :  Terkait Dana Hibah Ponpes, Gubernur Banten: Hormati Proses Hukum Yang Dilakukan Kejati Banten

Ivan menjelaskan, Kejati Banten sudah memantau pengadaan masker ini sejak Januari tahun 2021. Sebab Dinas Kesehatan diduga telah melakukan permainan pada proyek pengadaan masker, untuk para medis yang menangani pasien COVID-19.

“Telah dilakukan penyerahan berkas hasil penyelidikan dugaan melawan hukum dalam pengadaan masker pada Dinkes Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020. Hasil penyelidikan tim Bidang Intelijen Kejati Banten yang dilimpahkan ke Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/5) dikutip dari satelitnews.id.

Ivan mengatakan, pengadaan masker yang dimaksud yakni pengadaan masker KN95 yang dilakukan oleh Dinkes Provinsi Banten pada Mei 2020 yang lalu sebanyak 14 ribu buah.

BACA JUGA :  Langgar Norma Kesopanan, Pelaku Cabul Berhasil Diamankan Satreskrim Polres Serang Kota

“Pengadaan masker KN95 sebanyak 14 ribu buah. Itu berasal dari biaya tak terduga (BTT) APBD Pemprov Banten tahun 2020 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan,” tuturnya.

Sementara untuk kerugian yang ditimbulkan, Kejati Banten menduga mencapai Rp1,680 miliar. “Kerugian negara itu diduga mencapai Rp1,680 miliar. Nilai itu masih merupakan dugaan kami,” katanya.

Menurut Ivan, dugaan adanya tindak pidana korupsi tersebut lantaran pihaknya melihat ada ketidakwajaran harga pada pengadaan masker tersebut. Nilai itu pun disebutkan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penyedia.

“Ini kewajaran harganya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Memang sesuai dengan surat pemesanan, namun untuk kewajaran nilainya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penyedia barang yah,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Kejati Periksa Kadinkes Banten Usai Menahan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Masker Rp 1,8 Miliar

Ia membenarkan bahwa Kepala Dinkes Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, telah diminta klarifikasi oleh Kejati Banten terkait dengan hal tersebut. Namun, hal itu bukan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihaknya.

“Istilahnya itu klarifikasi (bukan dimintai keterangan). Ini kan merupakan sumber dari tim Intelejen Kejati Banten dari berbagai sumber. Yang telah diundang itu dua dari penyedia barang, tiga dari Dinkes,” katanya.

Ivan pun menerangkan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan segera melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait, guna meminta keterangan atas kasus yang telah naik ke tahap penyidikan itu.

“Jadi ini tidak akan mengganggu kasus Ponpes atau Malingping. Karena ini sudah ada timnya tersendiri,” tandasnya. (red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *