Kejaksaan Tinggi Dapat Dukungan Kiai dan Ulama untuk Tuntaskan Mega Korupsi di Banten

  • Bagikan
Kejaksaan Tinggi Dapat Dukungan Kiai dan Ulama untuk Tuntaskan Mega Korupsi di Banten

HITAM PUTIH – Mega korupsi kembali mendera Banten, kali ini kasusnya digarap oleh Kejaksaan Tinggi Banten. Dukungan pun diberikan oleh ulama dan kiai agar kejaksaan bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas.

Sejumlah perwakilan ulama dan kiai seperti Abuya Muhtadi, Matin Suarqowi, Sonhaji, hingga Embay Mulya Syarif, mendatangi Kejati untuk memberikan doanya.

“Kita memberikan doa dan dukungan penuh kepada kejati, tadi hadir Abuya Muhtadi. Untuk tetap dalam garis penegakan hukum, karena penegakan hukum itu akan memberi kepasian hukum, karena itu adalah titah agama,” kata perwakilan ulama dan kiai Banten, Marin Sarqowi, di Kejati Banten, Kota Serang, Selasa (08/06/2021).

Skandal rasuah yang tengah digarap Kejati seperti dugaan korupsi dana hibah ponpes. Pemprov Banten telah menyalurkan dana tersebut pada tahun 2018 sebesar Rp66,280 miliar dan Rp117 miliar pada tahun 2020. Kejati sudah menetapkan IS mantan Kabiro Kesra Pemprov Banten, TS kepala tim verifikasi, dan ES sebagai tersangka. Ketiganya sudah mendekam di Rutan Pandeglang.

BACA JUGA :  Melalui Ajang Temu Karya, Ahmad Mufasir Pimpin Karang Taruna Kecamatan Rangkasbitung

Selanjutnya, dugaan korupsi masker, kejaksaan menemukan kerugian negara mencapai Rp1,680 miliar, dari total nilai proyek Rp3,3 miliar. Tersangkanya ada tiga orang, yakni AS dan WF dari PT RAM selaku penyedia masker KN-95, dan LS sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinkes Banten.

Kemudian, kepala UPTD Samsat Malingping dijadikan tersangka dalam pengadaan lahannya. Pelaku berinisial SMD, yang membeli lahan warga terlebih dahulu seharga Rp100 ribu per meter, kemudian negara membayarnya seharga Rp500 ribu per meter, dengan luas lahan mencapai 6.400 meter.

“Ya berbagai kasus korupsi lah ya, terutama menyangkut dana hibah ponpes. Tujuannya kita melindungi pesantren, agar pesantren tidak dijadikan alat oleh oknum-oknum siapa pun itu oknumnya yang merampas hak pesantren. Artinya, yang mempermainkan pesantren,” terangnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *