Kasibat Minta Kejati Periksa Gubernur, Sekda dan Banggar Provinsi Banten

  • Bagikan
Kasibat Minta Kejati Periksa Gubernur, Sekda dan Banggar Provinsi Banten
Kasibat Minta Kejati Periksa Gubernur, Sekda dan Banggar Provinsi Banten

HITAM PUTIH – Koalisi Banten Menggugat (Kasibat) Meminta Agar Kejati Melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Serta Banggar Provinsi Banten.

Hal tersebut diungkapkan Mahasiswa yang tergabung dalam Kasibat Saat Melakukan Aksi Unjuk Rasa Di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (Kp3B), Kamis (03/06/2021)

Peralihan Banten Menjadi Provinsi tentunya mempunyai cita-cita Besar untuk bagaimana bisa mewujudkan Good Government dan Menciptakan masyarakat yang Sejahtera.

Namun Kondisi Sekarang, kita ketahui Bersama, bahwa Banten di bawah pimpinan WH-Andika Sebagai Gubernur, Sedang tidak baik-Baik saja, Dimana kasus Korupsi Merambak dan Terus menyebar tak terkendali.

Ditengah tengah Berkecamuknya Kasus COVID-19 di Banten yang belum terselesaikan, Banten malah dilanda Wabah Korupsi Pula Antara lain seperti :
1. Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Samsat Malingping.
2. Kasus Korupsi Dana Hibah Ponpes.
3. Kasus Pengadaan Masker.

BACA JUGA :  Tim Warung Jum'at Polda Banten Salurkan Paket Sembako, Wawan : Alhamdulillah, Terima Kasih Atas Bantuan dan Kepedulian Pak Polisi

Pendanaan Rp. 4,6 Miliyar untuk pengadaan Samsat ludes di korupsi dengan total kerugian Rp. 880 Juta, adapun dana hibah ponpes dengan jumlah dana keseluruhan 117 M yang seharusnya semua Anggaran di bagikan, malah juga ikut di Korupsi, Jumlah Anggaran Pengadaan Masker Rp 3,3 M yang juga ikut dikorupsi dan menelan kerugian negara sebesar 1,6 M.

Maka Perlu adanya Pengawasan dan Kontrol yang Masif di dalam Tataran Pemerintahan Provinsi Banten, tentunya kita belum mendengar suara yang keluar dari tataran Legislatif yang fungsinya sebagai control dalam kerja-kerja yang ada di Provinsi Banten.

Kita ketahui Seperti Banggar dan TPAD, tak lupa pula BPBD Provinsi Banten, Karena kita ketahui didalam penyusunan budgeting tentunya harus ada persetujuan Legislatif dan Sekda Provinsi Banten, walaupun BPK memberikan WTP kepada Provinsi Banten, Namun tak Lama Kasus Mega Korupsi terjadi, maka perlu adanya pengauditan ulang terhadap Banten, KPK juga harus ikut awasi persoalan Korupsi di Banten bersama Kejati dalam melakukan pembersihan Banten dari Korupsi, maka kami Dari KASIBAT ( Koalisi Banten Menggugat ) Melihat ada kejanggalan dalam Birokrasi di Provinsi Banten. Dari Kejanggalan itu kami Menuntut Diantaranya :

BACA JUGA :  Pos Penyekatan GT Cikupa Berhentikan Truk Pengangkut Sepeda Motor, 10 Penumpang Di Swab 

1. Kejati Harus Memeriksa Gubenur, Sekda dan Banggar Provinsi Banten.
2. Mendorong KPK untuk ikut serta mengusut tuntas Kasus Mega Korupsi Provinsi Banten.
3. BPK RI harus Evaluasi ulang Provinsi Banten terhadap pemberian WTP
4. Segera Gunakan Hak interpelasi DPRD Provinsi Banten.
5. WH-Andika Sebagai Gubernur Banten Harus Bertanggungjawab atas Terjadinya Mega Korupsi di Banten.

Organisasi Yang Tergabung Di Antaranya :
1. HMI CABANG SERANG
2. GMNI CABANG SERANG
3. HIMA PERSIS PW. BANTEN
4. KUMALA PW. SERANG
5. KMS 30
6. PP IMC
7. Himpunan Mahasiswa Banten
8. PERMAHI DPC BANTEN
9. HIMMA DPW BANTEN.

Bahwa kami dari KASIBAT (Koalisi Banten Menggugat ) tidak akan pernah berhenti melakukan perjuangan dalam mengawal kasus Korupsi di Banten. Kami berkomitmen akan terus Berlipat Ganda jika kebenaran coba di tutupi, tentunya kami akan menjadi musuh yang nyata bagi para penjahat rakyat yang melakukan korupsi uang rakyat Banten.

BACA JUGA :  PWI Kabupaten Serang Terima Hand Sanitizer dari PT PJI
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *