Inspektorat Lebak Diminta Selektif Tak Berikan Rekomendasi Ke Calon Kades Petahana Bermasalah

  • Bagikan
Ketua KPP Kabupaten Lebak, Sudandi
Ketua KPP Kabupaten Lebak, Sudandi

HITAM PUTIH – Sebanyak 266 Desa di Lebak akan menggelar Pilkades serentak, pada 26 September 2021 mendatang. Inspektorat Kabupaten Lebak diminta benar-benar selektif untuk tidak memberikan rekomendasi kepada calon kades petahana yang bermasalah dalam pengelolaan keuangan desa.

Demikian hal tersebut disampaikan Ketua Kaukus Pemantau Pilkades (KPP) Kabupaten Lebak Sudandi melalui keterangan tertulisnya, Minggu (13/6/2021).

“Dalam aturan sudah jelas soal Kades petahana yang harus bebas dari temuan inspektorat, kami yakin ibu Bupati Lebak akan bertindak tegas terkait persoalan ini, jika ada calon kades petahana yang melanggar kami yakin tidak akan bisa mengikuti kontestasi Pilkades nanti, Inspektorat harus tegas,” ujarnya.

Sudandi yang juga pengurus koordinator Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) ini berharap agar inspektorat dapat menjalankan arahan bupati terkait persyaratan calon kades petahana itu. Inspektorat, tandas Sudandi, agar jeli dan hati-hati terhadap incumbent yang diduga bermasalah.

BACA JUGA :  DP3AKB Kukuhkan Forum Anak dan Duta Anak, Walikota Serang: Anak Harus Mendapat Perlindungan Khusus

“Jangan sampai aturan itu hanya ada dalam aturan tapi faktanya tidak dilaksanakan secara konsisten, kepala desa yang terindikasi dan sudah jelas bermain-main dengan anggaran harus diberikan sangsi tegas,” tandasnya.

Pihaknya, lanjut Sudandi, saat ini telah mengantongi sejumlah nama incumbent yang pernah tersangkut dengan persoalan administrasi, dan mereka akan kembali berlaga di Pilkades serentak. Pihaknya mengendus, mereka hingga saat ini belum menyelesaikan persoalan administrasi yang menjadi temuan inspektorat tersebut.

“Kami berharap agar Inspektorat Kabupaten Lebak, untuk tegas dan tidak main mata dengan Kades yang diduga bermasalah, karena masih belum menyelesaikan temuan Inspektorat tahun sebelumnya dan jelas-jelas belum menjalankan pembangunan yang harusnya dilaksanakan. Jika Inspektorat memberikan rekomendasi, berarti terjadi pelanggaran terhadap aturan yang diatur dalam Perbup. Bila ini terjadi, maka akan menjadi preseden buruk dan akan terjadi gejolak di masyarakat,” paparnya.

BACA JUGA :  Korem 064/MY Menerima Sarpras Penerimaan Prajurit TNI Dari Mabes TNI

Sebelumnya, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menjelaskan, bagi kepala desa yang akan mencalonkan kembali harus tidak mempunyai permasalahan admistrasi keuangan atau temuan Inspektorat.

“Kepada kades yang mencalonkan kembali, harus mempunyai surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat,” kata Iti saat menggelar sosialisasi Pilkades serentak secara virtual dengan seluruh desa yang ada di Kabupaten Lebak, Rabu (9/6/2021) lalu.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *