Anggota Pansus RTRW Minta Tinjau Ulang Pasal 40 Terkait Peternakan

  • Bagikan
Anggota Pansus RTRW Minta Tinjau Ulang Pasal 40 Terkait Peternakan
Anggota Pansus RTRW Minta Tinjau Ulang Pasal 40 Terkait Peternakan

HITAM PUTIH – Anggota pansus sepakat untuk meninjau ulang pasal 40 ayat 6 sampai ayat 9 tentang peternakan yang diajukan pemerintah di 24 kecamatan kabupaten Lebak.

Iyang salah satu anggota pansus RTRW meminta untuk mengkaji ulang pasal 40 terkait peternakan yang diajukan oleh pemerintah agar tidak menjadi masalah

“Pada saat ini masyarakat Kecamatan Gunungkencana sudah mulai menolak terkait dengan peternakan, maka dari semuanya perlu dikaji terlebih dulu agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan,” tutur Iyang diruang sidang. Minggu (23/5/2021).

Anggota Pansus lainnya, Agus Rambo dari Partai PDIP juga meminta untuk pasal 40 ayat 6 tentang peternakan untuk di tinjau ulang, bahkan dia juga mempertanyakan berapa besaran PAD yang di sumbangkan oleh pengusaha ternak yang selama ini sudah melakukan kegiatannya di kabupaten Lebak.

BACA JUGA :  Gubernur WH Tutup Sementara Destinasi Wisata Banten

“Berapa besaran sumbangan PAD dari bidang peternakan untuk kabupaten Lebak dan Tolong dijelaskan kenapa di bidang peternakan ini dari 8 kecamatan bisa menjadi banyak,” tanya Agus diruang sidang

Dikatakan Agus, dirinya juga tidak bermaksud menutup ruang investasi yang masuk di kabupaten Lebak, namun harus dengan kajian yang detail dan terperinci apakah sumbangan PAD cukup besar atau seperti apa, karena ini berdampak terhadap lingkungan yang sangat besar.

“Mohon untuk pasal 40 untuk ditinjau lagi mudah-mudahan kita bisa mencari formula bagaimana solusi ini bisa diselesaikan dengan baik,” ucapnya

Sementara kepala dinas peternakan kabupaten Lebak saat dimintai tanggapannya oleh ketua pansus bagaimana bisa muncul usulan peternakan ada di 24 Kecamatan mengatakan konselasi perkembangan wilayah Banten, khususnya untuk wilayah kabupaten Tangerang, Serang dan Cilegon untuk peternakan pad saat ini sudah mulai moratorium para pengusaha bisa berpikir dua kali karena sangat mahal wilayah tersebut.

BACA JUGA :  Soroti paket pekerjaan Dindikbud, Wasis Dewanto : Tidak ada Toleransi dan tawar menawar terhadap Pelaksana Nakal, Siapapun Dia

Kemudian kata dia, untuk luas wilayah kabupaten Lebak setelah dihitung ulang dengan yang lebih akurat ada penambahan luas wilayah.

Kabupaten Lebak masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk membuat peternakan, pendidikan peternakan dan PAD

Untuk penambahan kecamatan yang sudah ada berpegang terhadap Peraturan menteri pertanian (Permentan no 14 Tahun 2020) (karakteristik tanah yang bisa digunakan sesuai dengan kecamatan yang kita ajukan ) namun kata dia menekankan bagaimana pengawasan saat ini dan selanjutnya pengelolaan peternakan yang baik ini bisa membawa maslahat yang merupakan kabupaten Lebak.

Atas kesepakatan semua pihak ketua pansus RTRW Moh. Arif akhirnya menunda pasal 40 yang berkaitan dengan peternakan.

BACA JUGA :  Polres Lebak Perketat Penjagaan Gereja di Lebak, Antisipasi Aksi Teror

“Baik terimakasih sebelum ke pasal yang lain pasal 40 ayat 6 sampai ayat 9 sepakat kita pending,” ucap ketua pansus sambil mengetok palu sidang. (red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *